‘’Tidak benar kalau pemerintah lebih mengutamakan politik ketimbang menangani virus Corona,’’ujar Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma Ap, Minggu, 12 April 2020.
Penegasan itu disampaikan, Chandra terkait, sinyalemen salah satu akun di media sosial (medsos), Heni Puspita warga Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, yang merasa tidak puas atas pelayanan pemerintah terhadap keluarganya yang dia anggap telah suspec covid 19. Akibatnya, status Heni Puspita itu menjadi sumber berita salah satu media online di Bima, Portalntb, dan menurunkan dalam berita, Jumat, 10 April 2020.
Kabag menghimbau, masyarakat yang memiliki keluarga dan masih berstatus OPD agar tidak langsung menvonis sebagai positiv Covid. Karena untuk mengetahui apakah Positif atau negatif terpapar Covid 19 itu sendiri, harus berdasarkan hasil pemeriksaan Swab atau spesimen.
‘’Kita perlu memahami bahwa positif dari hasil Rapid Diagnostic Test (tes diagnostic cepat), tidak menjadikan seseorang dapat dikatakan menderita Covid-19. Masih harus diuji Swabnya,’’tegas mantan Camat Woha ini.
Terkait dengan keberadaan Rumah Sakit (RS) Sondosia di Kecamatan Bolo, menurut Chandra, RS itu sebagai karantina OPD atau Orang Tanpa Gejala (OTG). Pemerintah Pusat telah menetapkan RSUD Bima, untuk merawat dan mengisolasi PDP covid sembari menunggu hasil pemeriksaan Swab.
‘’Tidak benar RS Sondosia yang akan menangangi PDP tersebut,’’imbuh Kabag Prokopim ini.
Kabag Chandra menghimbau, teman-teman media juga ikut membantu pemerintah, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat. Jangan ikut membuat masyarakat panik ditengah keseriusan Pemerintah dan kita semua menghadapi pandemi ini.
‘’Pemerintah sudah berbuat banyak, mengeluarkan dana dan tenaga, masih bertanya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah, kan lucu itu,’’tandasnya. (Humas)